Konaweeha [bagian3] Selesai

Bentuk kerajaan Konawe jaman dulu tidak lebih atau lebih mirip sebuah komunitas bahkan kerajaan ini sempat terputus dua generasi lamanya dan akhirnya kemudian Kerajaan Konawe bangkit kembali dan melanjutkan dinasti kepemerintahan yang sudah lama vakum tersebut dengan mendirikan kembali pusat kerajaan di Inolobunggadue. Seorang raja yang di anggap titisan dewa. Raja Konawe tersebut bernama Tebawo dengan gelar Sangia Inato (Dewa yang Diatapi). Raja Tebawo menyusun kabinet pemerintahannya yang disebut Siwole Mbatohuu (Talam Anyam Persegi Empat), Pitu Dula Batu (Tujuh Loyang Batu), Tolu Mbulo Anakia Mbutobu (Tiga Puluh Bangsawan Penguasa Wilayah), Tolu’etu La’usa (Tigaratus Kepala Penguasa Wilayah), dan Sio Sowu Toono Nggapa (Sembilan Ribu Rakyat Kerajaan Konawe) Sepeninggal Tebawo, raja Konawe kemudian dijabat oleh Maago dengan gelar Sangia Mbinauti (Dewa yang Dipayungi), istrinya bernama Wataninda. Dari perkawinan mereka lahirlah Lakidende. Setelah ayahnya mangkat, Lakidende naik tahta dengan gelar Sangia Ngginoburu (Dewa yang Dikuburkan). Gelar itu disandangnya karena di masa pemerintahannyalah, Islam masuk di tanah Konawe, dan menjadi agama resmi di Kerajaan Konawe, Lakidende memiliki dua istri, namun ia tidak memiliki anak hingga ia mangkat.

Setelah Lakidende mangkat, terjadilah kekosongan pemerintahan di Kerajaan Konawe. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingingkan, ditunjuklah Latalambe yang menjabat sebagai sulemandara (Perdana Menteri) untuk menjadi raja sementara di Kerajaan Konawe. Setelah Latalambe, menjabat kemudian dilanjutkan We’onupe. Selanjutnya Kerajaan Konawe diteruskan lagi oleh Saranani yang juga menjabat sebagai perdana menteri lalu menjadi raja sementara di Kerajaan Konawe.

Ketika Belanda datang di tanah Konawe, Kerajaan Konawe sedang mengalami kekalutan. Tidak dilantiknya mokole (raja) baru pengganti raja Lakidende menyebabkan wilayah di sebelah timur di Ranome’eto dan wilayah barat di Latoma memisahkan diri. Mereka tidak mau tunduk terhadap kepemimpinan sulemandara (Perdana Menteri). Kondisi negatif demikian dimanfaatkan oleh Belanda untuk berkuasa di tanah Konawe.

Akhirnya dengan kekosongan itu berhasillah Belanda membujuk Sao-Sao, Sapati Ranome’eto untuk bersatu dengan Belanda memadamkan perlawanan orang Tolaki terhadap Belanda. Sebagai jasanya ia menjadi Raja Laiwoi, suatu kerajaan baru bentukan Belanda untuk menenggelamkan Kerajaan Konawe. Struktur Kerajaan Konawe sebagai Siwole Mbatohuu dan Pitu Dula Batu serta Tolu Mbulo Anakia Mbuutobu dirubah menjadi wilayah-wilayah distrik.

Gelar mokole sebagai gelar raja diganti dengan sangia. Jabatan Sapati tetap, hanya beralih wilayah dari Ranome’eto ke Abuki, demikian halnya jabatan ponggawa awalnya berlokasi di Tonga’una beralih ke Po’asia. Jabatan-jabatan lain semua ditiadakan. Pada tingkat wilayah kampung, jabatan toonomuto, pabitara dan tolea tetap dipertahankan sebagai pemangku adat. Jabatan-jabatan tamalaki, o tadu, mbu’akoi, mbuowai, mbusehe tidak lagi merupakan pimpinan resmi tetapi hanya sebagai pemangku adat biasa yang tidak memiliki fungsi di masyarakat. Belanda sengaja menghapus jabatan-jabatan ini karena dianggap melawan kebijakannya.

Pada tanggal 24 Januari 1942 Jepang mendarat di Kendari, terjadi pertempuran antara tentara Jepang dan sisa-sisa tentara Belanda yang masih tinggal di Kendari yang dimenangkan Jepang. Berkuasalah Jepang di Kendari sampai tanggal 14 Agustus 1945. Pada masa pendudukan Jepang, terjadi penggantian beberapa istilah wilayah kekuasaan dan jabatan penguasa ke dalam istilah bahasa Jepang. Istilah afdeeling diganti dengan istilah ken, onderafdeeling diganti dengan bun ken, masing-masing nama jabatannya adalah Ken Kan Rikan, dan Bun Ken Kan Rikan. Istilah distrik atau onderdistrik diganti dengan istilah gun, demikian istilah kampung, diganti dengan istilah son, masing-masing nama jabatannya Gunco dan Sanco.

Kembalinya Belanda dengan nama NICA, secara serentak ditentang oleh peduduk setempat. Dengan senjata rampasan dan semangat heiho dari Jepang, penduduk mengadakan perlawanan terhadap NICA dalam rangkaian perjuangan Republik Indonesia mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejalan dengan masa kemerdekaan tersebut, pada tanggal 27 April 1964 Sulawesi Tenggara terbentuk sebagai provinsi yang definitif berpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *